Wasiat Wajibah Keadilan dan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Undang-Undang Mesir dan Kompilasi Hukum Islam
Muhammad Nuruddien
mnuruddien@uin-malang.ac.id

Abstract
A will is a trust that must be conveyed, so that the trust cannot be concealed or given to another person who is not entitled. So far, many wills have been neglected and various ways have been done so that the will does not reach the rightful, because that is why the verses of the Qur'an came down to regulate the will and make people who change and falsify the will as a great sinner. This research is normative with a historical and regulatory approach to the Egyptian State Law. The obligatory will of the State of Egypt applies to a grandchild whose parents have died first in the life of the grandfather or grandmother, such a situation in the compilation of Islamic law is included in the realm of successor heirs, while the obligatory will of article 209 in KHI only to children or parents lift. If seen from the difference between the obligatory will law of the State of Egypt and KHI in Indonesia, which both have similarities in the limits of the obligatory will section, which is 1/3. KHI pays great attention to children or adoptive parents so that a mandatory will is enforced, this shows that KHI in Indonesia not only cares about the welfare of the same family, but also cares about others who have served in his life.
Keywords : Mandatory will; Egyptian Law; Compilation of Islamic Law.
Abstrak: 
Harta wasiat merupakan amanah yang harus disampaikan, sehingga amanah tersebut tidak boleh disembunyikan atau diberikan kepada orang lain yang tidak berhak. Sejauh ini banyak wasiat yang dilalaikan dan berbagai cara dilakukan agar wasiat tersebut tidak sampai kepada yang ber-hak, karena itulah ayat al-Qur’an turun mengatur tentang wasiat dan menjadikan orang yang merubah dan memalsukan wasiat sebagai pelaku dosa besar. Penelitian ini merupakan normatif dengan pendekatan sejarah dan peraturan Undang-undang Negara Mesir. Wasiat wajibah Negara Mesir berlaku bagi seorang cucu yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu di masa hidupnya sang kakek ataupun nenek, keadaan seperti ini dalam kompilasi hukum Islam dimasukkan dalam ranah ahli waris pengganti, sedangkan wasiat wajibah pasal 209 dalam KHI hanya terhadap anak atau orang tua angkat. Jika dilihat dari perbedaan antara undang-undang wasiat wajibah Negara Mesir dengan KHI di Indonesia yang mana keduanya memiliki persamaan dalam batasan bagian wasiat wajibah yaitu 1/3. KHI sangat memperhatikan anak atau orang tua angkat sehingga diberlakukan wasiat wajibah, hal ini menunjukkan bahwa KHI di Indonesia tidak hanya peduli terhadap kesejahteraan keluarga senasab, melainkan juga peduli terhadap orang lain yang pernah berjasa dalam hidupnya. 
Kata Kunci : Wasiat Wajibah; Undang-undang Mesir; Kompilasi Hukum Islam.
Pendahuluan
Keadilan dan kesejahteraan merupakan harapan setiap keluarga dan bangsa, berbagai cara mereka lakukan untuk mendapat kesejahteraan termasuk dengan cara menerima hak wasiat dari orang yang telah meninggal. Wasiat dalam Islam merupakan salah satu unsur dalam membangun kesejahteraan dan perekonomian keluarga, jika selama ini masyarakat memandang zakat, infaq dan sadaqah merupakan cara dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan umat manusia, maka diluar itu semua terdapat harta wasiat yang bisa dijadikan sebagai pondasi dan modal awal dalam membangun perekonomian keluarga. 
Harta wasiat merupakan amanah yang harus disampaikan, sehingga amanah tersebut tidak boleh disembunyikan atau diberikan kepada orang lain yang tidak berhak. Sebelum terbentuknya undang-undang Negara di Dunia tentang wasiat, Islam terlebih dahulu telah mengatur hukum wasiat dengan penuh keadilan yang tidak pernah ada dalam peraturan wadh’i, karena sejatinya peraturan wadh’i tentang batasan keadilan wasiat hanya sebatas usaha untuk mencapai sebuah titik keadilan dan kesejahteraan, hal ini jauh berbeda dengan aturan Islam tentang batasan wasiat yang bersifat pasti dan tidak ada satupun dari manusia berhak merubah batasan yang telah ditetapkan. 
Sejauh ini banyak wasiat yang dilalaikan dan berbagai cara dilakukan agar wasiat tersebut tidak sampai kepada yang ber-hak, karena itulah ayat al-Qur’an turun mengatur tentang wasiat dan menjadikan orang yang merubah dan memalsukan wasiat sebagai pelaku dosa besar. Sebagian masyarakat Mesir ada yang berdalih bahwa wasiat wajibah tidak harus dilaksanakan karena hukum asal wasiat menurut mayoritas ulama fikih tidaklah wajib, landasan yang demikian menunjukkan kekurang pahamannya terhadap hukum insya’ wasiat dan hukum tanfiz. Wasiat wajibah memiliki hukum yang sama dengan kewajiban membayar hutang, sebagaimana tanggungan hutang tidak bisa gugur kecuali dengan cara dilunasi, begitupun wasiat wajibah tidak bisa gugur kecuali telah dibagikan kepada penerima wasiat. Atas kewajiban penerapan inilah Allah berfirman dalam surat an-nisa’ ayat 11 yang artinya: pembagian-pembagian warisan tersebut diatas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatya atau dan setelah dibayar hutangnya.     
Hampir setiap Negara memiliki peraturan perundang-undangan tentang wasiat. Mesir Merupakan Negara yang memiliki kemiripan dengan Indonesia dalam mengatur perundang-undangan, seperti halnya peraturan perdata dan pidana, dalam hal pidana mesir sepanjang sejarah tidak pernah menerapkan hukum potong tangan, qisas dan rajam, begitupun dalam hal perdata seperti batasan umur perkawinan. Dalam undang-undang wasiat wajibah Mesir dan Indonesia memiliki perbedaan dengan kompilasi hukum Islam di Indonesia.
Undang-undang wasiat wajibah Negara Mesir diresmikan pada tanggal 24 juni 1946 dan awal penerapannya pada tanggal 1 Agustus tahun 1946 setelah dilakukan musyawarah yang melibatkan anggota parlemen dan tokoh-tokoh agama dari lembaga keagamaan Islam tertinggi yaitu al-Azhar.
Uregensi wasiat wajibah telah diuraikan dalam surat al-Baqarah ayat 180 yang mana zahir dari ayat tersebut menunjukkan wajibnya wasiat bagi kerabat yang tidak termasuk dalam kategori penerima warisan, dan sebagian ahli fikih lainnya  memandang wasiat tidaklah wajib melainkan hanya sebatas boleh.
Dalam membuat wasiat pada pasal 5 undang-undang wasiat wajibah Negara Mesir memperbolehkan bagi orang yang tidak sempurna akalnya dan telah berumur 18 tahun untuk membuat wasiat atas izin dari hakim. Bila melihat dari pasal 897 KUH perdata tentang wasiat berbunyi “anak-anak di bawah umur yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh, tidak diperkenankan membuat surat wasiat”. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam batasan umur pemberi wasiat 21 tahun. Sehingga dapat dipahami bersama bahwa ada persamaan batasan umur pemberi wasiat antara undang-ndang Negara Mesir dengan KUH Perdata Indonesia, dan terdapat perbedaan yang mana undang-undang Mesir memperbolehkan dengan syarat mendapatkan izin dari hakim.
Undang-undang wasiat wajibah Negara Mesir berlaku bagi seorang cucu yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dimasa hidup sang kakek ataupun nenek, keadaan seperti ini dalam kompilasi hukum Islam dimasukkan dalam ranah ahli waris pengganti, sedangkan wasiat wajibah pasal 209 dalam KHI hanya terhadap anak atau orang tua angkat. Jika dilihat dari perbedaan antara undang-undang wasiat wajibah Negara Mesir dengan KHI di Indonesia yang mana keduanya memiliki persamaan dalam batasan bagian wasiat wajibah yaitu 1/3. Ketika cucu yang ditinggal wafat orang tuanya masuk dalam kategori ahli waris pengganti sesuai pasal 185 KHI,  termasuk penerima wasiat wajibah dalam undang-undang Negara Mesir, maka posisi manakah yang lebih dekat pada kesejahteraan dan keadilan bagi seorang cucu yang ditinggal wafat orang tuanya, apakah posisi sebagai ahli waris pengganti atau sebagai penerima wasiat wajibah mengingat tidak selamanya ahli waris pengganti mendapatkan bagian 1/3. 
Tentang wasiat wajibah, Eko Setiawan menjelaskan Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Kajian Normatif Yuridis. Hasil pembahasan jurnal ini menunjukkan bahwa wasiat wajibah merupakan pemberian wajib kepada ahli waris atau keluarga terutama cucu yang terhalang dari hak waris karena orang tuanya meninggal lebih dahulu, wasiat wajibah juga dapat diberikan kepada anak angkat dengan jumlah maksimal 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Penelitian disini hanya fokus pada sistem penerapan wasiat wajibah ditinjau dari KHI, dan tidak membahas tujuan dari adanya undang-undang wasiat wajibah, juga tidak mengambil perbandingan dengan undang-undang Negara lain tentang wasiat wajibah. Berbeda dengan Rym ‘Adil dalam penelitiannya tentang al-Washiyah al-Wajibah (Dirasah Fiqhiyah Muqaranah). Hasil penelitian disertasi dari Universitas Islam Gaza Palestina ini menunjukkan bahwa mayoritas ulama fikih menyaakan wasiat tidaklah wajib, karena wasiat sifatnya ikhtiyariyah. Wasiat wajibah secara Agama dan Negara sifatnya berbeda, karena secara Agama wasiat sifatnya ikhtiyariyah dan secara undang-undang diwajibkan. Dalam pandangannya wasiat wajibah tidak ada dalil yang jelas dan eksplisit yang dapat menunjukkan kewajiban wasiat. Dan tidak diwajibkan wasiat bagi para ahli waris dan kerabat yang mendapatkan hak waris. Undnag-undang wasiat wajibah Negara mesir dalam penerapannya sama dengan undang-undang Negara Yordania, perbedaannya hanya dalam langkah penyelesaian. Penelitian ini mengkomparasikan dengan undang-undang Negara timur tengah lainnya yang menggunakan wasiat wajibah seperti, Kuwait, Yordania, Suria, Tunis, Maroko dan Palestina. Karya ini mengajak para pembuat kebijakan wasiat wajibah untuk mengoreksi kembali atas pasal-pasal tentang wasiat yang dianggap tidak sesuai dengan mayoritas ulama fikih, hal ini yang membedakan dengan hasil penelitian dalam jurnal ini.  
Penelitian lain seperti Adam Lukmanto, Munsarif Abdul Halim, terkait “Tinjauan Hukum dan Akibatnya Tanpa Akta Notaris ditinjau dari KHI dan KUH Perdata”. Hasil penelitian jurnal ini lebih menitik tekankan pada pencatatan wasiat yang tanpa notaris, juga berkaitan perbedaan batasan umur pemberi wasiat dalam KHI dan KUH Perdata. Pembahasan dari jurnal ini berisi perbandingan batasan maksimal wasiat dalam KUH Perdata yaitu ½ jika memiliki satu orang anak, dan 1/3 jika memiliki dua orang anak dan ¼ jika memiliki tiga orang anak. Sedangkan dalam KHI dalam semua kondisi batasan maksimal wasiat adalah 1/3. Dalam tulisan ini tidak melakukan perbandingan dengan undang-undang wasiat wajibah di Negara lain juga tidak menganalisis secara detail tentang wasiat wajibah dalam hukum Islam. Kesimpulan dari jurnal tidak ada kewajiban mengikut sertakan notaris dalam pembuatan wasiat wajibah, meski demikian akta notaris merupakan bukti otentik yang diatus dalam pasal 165 HIR, pasal 1870 dan 1871 KUH perdata. Dan wasiat tanpa akta notaris rawan akan terjadi gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan.
Menurut KUH Perdata, kedudukan pelaksana wasiat wajibah yang disampaikan Riyansayah Towidjodjo, membahas tentang manajemen awal pelaksanaan wasiat sampai akhir dari pelaksanaannya. Pelaksana wasiat ditugaskan untuk mengawasi bahwa surat wasiat benar-benar dilaksanakan sesuai kehendak pewasiat yang telah meninggal dan pelaksana wasiat merupakan wakil dari pewaris. Jika tugas pelaksana wasiat telah berakhir, maka pelaksana wasiat diwajibkan untuk membantu para ahli waris saat melakukan pembagian dan pemisahan. 
Dari berbagai hasil penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, terlihat banyak penelitian yang membahas tentang wasiat wajibah. Namun dari hasil penelusuran yang telah dilakukan tidak terdapat satupun penelitian yang membahas tujuan serta mengkaitkan wasiat wajibah dengan keadilan dan kesejahteraan keluarga. Tidak pula memperhatikan keadaan masyarakat sebelum diundang-undangkan wasiat wajibah baik di Negara Mesir ataupun di Indonesia. Padahal jika dianalisa kembali, penelitian mengenai peran dan tujuan wasiat wajibah merupakan penelitian yang sangat urgen, sebab hal ini berhubungan langsung dengan kesejahteraan keluarga yang akan membawa pengaruh positif pada kesejahteraan bangsa.
KHI sangat memperhatikan anak atau orang tua angkat sehingga diberlakukan wasiat wajibah, hal ini menunjukkan bahwa KHI di Indonesia tidak hanya peduli terhadap kesejahteraan keluarga senasab, melainkan juga peduli terhadap orang lain yang pernah berjasa dalam hidupnya.   
Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif, sebab berupaya mendeksripsikan aspek historisitas penetapan wasiat wajibah nomor 71 tahun 1946 Republik Arab Mesir dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kesejarahan (historical approach) untuk mendeskripsikan proses pembentukan pasal wasiat wajibah nomor 71 tahun 1946 Republik Arab Mesir dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum primer merupakan sumber otoritatif yang dibuat atau dikeluarkan oleh lembaga Negara. Dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Wasiat Wajibah Nomor 71 Tahun 1946 Republik Arab Mesir. Bahan hukum primer merupakan sumber otoritatif yang dibuat atau dikeluarkan oleh lembaga Negara. Dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Wasiat Wajibah nomor 71 Tahun 1946 Republik Arab Mesir. 
Undang-undang Wasiat Wajibah Mesir 
Pengertian wasiat wajibah dalam Undang-undang Mesir adalah tasharruf atau tindakan atas harta peninggalan yang diberlakukan setelah kematian, dan dalam Kompilasi Hukum Islam wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain setelah pewaris meninggal. 
Wasiat terdiri dari wasiat wajibah dan wasiat ikhtiyariyah, wasiat wajibah pelaksanaannya harus diutamakan dari wasiat ikhtiyariyah. Pasal 9 UU wasiat wajibah Mesir memperbolehkan memberikan wasiat kepada orang yang beda agama atau beda Negara selama tidak ada larangan perundang-undangan dari salah satu Negara pemberi atau penerima wasiat.  
Tepatnya, pada tanggal 24 Juni 1946 diresmikan Undang-undang wasiat wajibah nomor 71 tahun 1946 dan disebarkan melalui media Waqa’i al-Mishriyyah Vol, 65 pada hari senin tanggal 2 Sya’ban 1365/ Juli 1946 dan wajib diberlakukan satu bulan setelah di edarkan. Sehingga pada awal agustus 1946 undang-undang ini telah berjalan sebagaimana mestinya.      
Wasiat wajibah diberlakukan atas seorang anak yang ditinggal wafat orang tuanya secara haqiqatan atau hukman di saat kakek-neneknya masih hidup, bagi kakek-nenek diharuskan memberikan harta wasiat sesuai dengan hak yang dimiliki ayah dari cucunya yang telah meninggal. Jika tidak atau belum berwasiat maka undang-undang wsiat wajibah ini diberlakukan atas anak yatim tersebut dengan batasan sepertiga, jika lebih bagiannya dari sepertiga maka harus memenuhi syarat yaitu anak tersebut termasuk far’u yang bukan penerima warisan dan orang tuanya yang meninggal tidak memberikan harta sebagaimana yang ia miliki saat hidup atau tidak memberikan wasiat ikhtiyariyah setelah wafatnya. Jika pemberi wasiat mewasiatkan pada anak yatim tersebut lebih dari sepertiga, maka lebihnya termasuk dari wasiat ikhtiyariyah, dan jika kurang dari sepertiga maka harus ditambah secara paksa berdasrkan undang-undang, dan ini sesuai dengan isi pasal ke 76, 77, 78 dan 79. Pasal-pasal tersebut untuk menjwab banyaknya aduan masyarakat, yaitu ketika cucu-cucu mereka ditinggal wafat oleh orang tuanya secara haqiqatan atau hukman seperti kematian karena musibah tenggelam dan kebakaran. Mereka para cucu sangat sedikit mendapatkan warisan setelah meninggalnya kakek dan nenek mereka karena terdapatnya orang yang menghalangi mereka untuk mendapatkan warisan. Padahal bisa saja orang tua mereka yang telah meninggal ikut serta dalam membangun perekonomian keluarga. 
Zahir ayat wasiat wajibah bagi kerabat yaitu wasiat dengan cara yang ma’ruf, dan lafaz ma’ruf dalam al-Qur’an bertujuan untuk memberikan ketenangan pada jiwa. Dalam pasal 77 berbunyi : Jika salah satu dari mereka mengurangi jumlah hak wasiat, atau tidak mewasiatkan maka perkara ini dikembalikan kepada pemerintah dengan cara yang ma’ruf. Mendahulukan pembagian wasiat wajibah berdasarkan pendapat Ibnu Muflih dari Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Thawus.
Dalam undang-undang Mesir pasal 76 syarat menerima wasiat wajibah harus terpenuhi tiga unsur, pertama : adanya orang tua yang memiliki tiga atau empat anak, salah satu dari mereka meninggal terlebih dahulu. Kedua : anak yang telah meninngal memiliki keturunan putra-putri. Ketiga : anak yang ditinggal wafat orang tuanya tidak termasuk sebagai ahli waris, jika anak tersebut sebagai ahli waris maka tidak diberlakukan wasiat wajibah atas dirinya. Jika tiga syarat terebut terpenuhi maka wajib bagi pemerintah untuk memberlakukan wasiat wajibah terhadap cucu tersebut dengan memberikan 1/3 dari harta peninggalan kakeknya. 
Pasal 76 tidak menjelaskan tata cara pembagian dan batasan harta wasiat wajibah tentang pembagian yang berdasarkan persamaan antara dirinya dengan hukum asalnya, sehingga tata cara pembagiannya melalui tiga jalur : (1) Menentukan bagian anak yang wafat ketika orang tuanya masih hidup sebagai anak yang masih hidup dan dibagikan berdasarkan jumlah para penerima warisan yang ada lainnya. (2) Mengeluarkan harta warisan sejumlah sepertiga atau kurang, jika lebih dari sepertiga maka ditetapkan sepertiga. Harta wasiat ditunaikan terlebih dahulu dari harta warisan. (3) Dibagikan harta waris kepada ahli waris setelah mengeluarkan kadar wasiat wajibah dengan pembagian baru tanpa memperhatikan kepada anak yang dianggap masih hidup. Jika terdiri banyak tingkatan dalam nasab, maka setiap tingkatan mewariskan kepada cabang atau keturunan berikutnya. Dan setiap nasab keatas dapat menghalangi nasab kebawah yang satu jalur, bukan yang berbeda jalur. 
Cara pembagian ini telah diterapkan oleh lembaga fatwa Negara Mesir, Mahkamah atau pengadilan keluarga dan lembaga fatwa Universitas al-Azhar. Cara ini diperkuat dengan adanya surat keputusan Grand Syekh al-Azhar pada tanggal 13 Januari 1960. Pembuatan surat keputusan ini dihadiri oleh: (1) Sykeh Sanusi Ahmad Yusuf, Guru Besar Fakultas Ushuluddin dari mazhab Maliki. (2) Sykeh Muhammad Abdurrahim al-Kasyki, Guru Besar Fakultas Syariah dari mazhab Hanafi. (3) Sykeh Abdul Majid Salim, Guru Besar Fakultas Syariah dari Mazhab Hanbali. (4)Syekh Mahmud Abdu ad-Daim, Asisten Guru Besar dari Mazhab Syafi’i. (5) Sykeh Mustafa Abdul Khaliq, Asisten Guru Besar dari Mazhab Syafi’i yang sekaligus menjabat sebagai sekretaris. Untuk memperjelas pembahasan ini, peneliti akan memberikan contoh sebagai berikut: “Seorang perempuan wafat dengan meninggalkan seorang anak laki-kali, anak prempuan dan anaknya anak laki-kali yang dalam hal ini ayahnya cucunya telah wafat telebih dahulu. Maka anak anak atau ayahnya cucu yang wafat terlebih dahulu dihitung dalam keadaan hidup. Maka jika harta warisannya dalam satuan 60, dibagikan warisannya kepada anak laki-laki yang telah meninggal dan dianggap masih hidup, anak laki-laki dan anak perempuan, hasil untuk dia yang telah meninggal terlebih dahulu 24. Dan ini lebih dari sepertiga, maka dikurangi menjadi sepertiga yaitu 20. Satuan 20 ini dibagikan terlebih dahulu sebagai harta wasiat wajibah sebelum dibagikan harta warisan. Sehingga tersisa satuan 40 sebagai harta waris. Bagi anak laki-laki dan perempuan dibagi secara ta’shiban untuk anak laki-laki mendapat bagian dua kali anak perempuan”.  
Wasiat Wajibah Kompilasi Hukum Islam
Dalam Kompilasi Hukum Islam batasan maksimal wasiat wajibah adalah 1/3, jika lebih dari ketentuan tersebut maka harus mendapat persetujuan dari para ahli waris, pemerintah Mesir juga memilih pendapat sesuai yang ada dalam pasal KHI, Mesir juga memilih pendapat Syi’ah Zaidiyah dalam hal kebolehan wasiat bagi ahli waris tanpa izin dari para ahli waris lainnya. Nampak jelas dari pilihan pemerintah Mesir terhadap undang-undang wasiat sebagai bentuk tercapainya kesejahteraan dan keadilan bagi keluarga dan masyarakat setempat. 
Secara umum, hukum wasiat juga terlegitimasi oleh ijma’. Walaupun yang dimaksudkan adalah pensyariatan wasiat bukan wasiat wajibah,  namun hal ini juga ikut masuk ke dalamnya yang memberikan adanya pemberlakuan kepadanya. Selain dari teks suci dan ijma’, disyariatkannya wasiat secara umum dapat diterima oleh nalar, karena manusia banyak mengharapkan kebaikan dan tidak sempurna dalam menjalankan amal ibadah sehari-hari, maka diakhir hayatnya ia butuh pada tambahan amal kebajikan untuk menutupi kekurangannya dengan cara memberikan wasiat.    
Istilah wasiat wajibah dipergunakan pertama kali di Mesir melalui Undang-undang Waris 1946 guna menegakkan keadilan yang dapat membantu cucu yatim. Undang-undang ini memiliki manfaat terhadap anak-anak dari anak laki-laki yang meninggal atau anak laki-laki dari anak laki-laki yang satu jalur ke bawah. Sedangkan keturunan anak perempuan hanya berlaku satu generasi untuk anak dari anak perempuan saja. Pemberian wasiat wajibah ini tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Selanjutnya undang-undang ini dijadikan pertimbangan dalam menuyusn kompilasi hukum Islam di Indonesia. 
Wasiat wajibah tidak membutuhkan ijab dari orang yang memberi wasiat dan qabul dari orang yang menerima, maka dapat dikatakan wasiat wajibah ini menyerupai pembagian harta waris dalam hukum waris . Hal yang terkait wasiat dan hal-hal lainnya yang membatalkan wasiat, kaidah umum wasiat bisa berlaku dalam pelaksanaan wasiat wajibah. Pembagian wasiat wajibah dibagikan setelah dikurangi dengan biaya pengurusan jenazah, hutang-hutang pewaris serta biaya pengobatan.
Wasiat termasuk dalam salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama. Hal ini sesuai Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan kemudian perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
Indonesia belum memiliki hukum materiil yang berbentuk Undang-undang mengatur tentang wasiat. Satu-satunya peraturan tentang wasiat hanya ada dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Pasal 194 sampai Pasal 209 dipandang belum kuat untuk dijadikan sebagai hukum materiil dan diberlakukan di peradilan Agama Tetapi, jika ditinjau dari segi hirarki peraturan perundang-undangan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 ini belum memiliki otoritas untuk diberlakukan sebagai hukum materiil
Berlakunya Pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah merupakan suatu pemikiran tentang wasiat yang bercirikan Nusantara, dimana dalam wacana pemikiran hukum Islam di Indonesia pernah dilontarkan pemikiran tentang perlunya membina fikih yang bercorak Indonesia. Dan dari keberadaan pasal 209 KHI, ternyata KHI telah melahirkan suatu hukum yang baru yang selama ini tidak dikenal didalam wacana fikih. Pemberian wasiat wajibah adalah suatu jalan tengah yang diambil para tokoh Islam penyusun KHI dari berbagai kelompok, baik dari kalangan pesantren atau akademisi yang diselaraskan dengan melalui kompromi antara pemikiran teks fikih yang tidak sampai derajat qath’i dengan realitas masyarakat Indonesia. bahwa tidak sedikit orang yang dalam kehidupan berumah tangga ternyata tidak dikaruniai keturunan yang pada akhirnya mereka mengangkat anak.
Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (pasal 2). 
Setelah dilakukan penelitian tentang wasiat wajibah yang ada di Indonesia dan Mesir, perbedaan keduanya sangat jelas dalam hal: (1) Wasiat wajibah di Mesir hanya berlaku bagi seorang anak yang ditinggal mati orang tuanya yang kakek-neneknya dalam keadaan masih hidup, dan wasiat wajibah di mesir hanya berlaku bagi satu keturunan jika berasal dari anaknya anak perempuan, dan berlaku bagi semua keturuan jika berasal dari anaknya anak laki-kali sesuai pasal 279 dari undang-undang ahwal al-Syakhshiyyah nomor 36 tahun 2010. Dan perbedaan ini banyak mendapat masukan dari organisasi persatuan wanita Yordania untuk di samaratakan antara anaknya anak perempuan dengan anaknya anak laki-laki demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan dan persamaan ini dianggap tidak menyelisihi dasar-dasar syariat. (2) Wasiat wajibah di Indonesia tidak berlaku bagi bagi seorang anak yang ditinggal mati orang tuanya yang kakek-neneknya dalam keadaan masih hidup, melainkan berlaku bagi anak angkat atau orang tua angkat yang tidak memiliki mungkin tidak memiliki jalur nasab. Dan anak yang ditinggal mati orang tuanya yang kakek-neneknya dalam keadaan masih hidup masuk dalam golongan penerima hak waris. Melihat dari hal ini peneliti memandang bahwa pendapat yang diambil oleh pemerintah Indonesia melalui KHI sesuai dengan salah satu pendapat dalam mazhab Syiah. (3) Wasiat wajibah di Indonesia belum menerapkan dalam pasal-pasalnya pembagian harta peninggalan secara paksa jika pewasiat tidak atau belum sempat berwasiat, dan ini menyerupai wasiat ikhtiyariyah. Berbeda halnya dengan di Negara Mesir yang harus membagikan secara paksa jika tidak dan belum berwasiat tanpa melalui putusan hakim.  
Keadilan dan Kesejahteraan Keluarga
Keadilan merupakan fondasi kokoh yang harus ditegakkan di kehidupan masyarakat dan keluarga, karena keadilan merupakan dasar lahirnya kehidupan sebuah bangsa. Dalam naungan keadilan masyarakat akan merasakan ketenteraman yang dapat menghasilkan sebuah kebebasan, kesetaraan, kemuliaan dan tercapainya perkembangan sosial, politik dan ekonomi. Dalam ajaran Islam berlaku adil dalam segala hal merupakan perintah yang harus ditegakkan, dimulai dari yang terkecil agar berlaku adil pada diri sendiri, berikutnya berlaku adil pada keluarga seperti pemberian hadiah dan pembagian harta sampai pada keadilan masyarakat dan bangsa dalam mengatur perundang-undangan. Keumuman perintah berlaku adil termaktub dengan jelas dalam firman Allah yang artinya: Sesungguhnya Allah memerintahkan pada kalian untuk berlaku adil dan ihsan dan menyambung tali kerabat. Sedangkan perintah untuk berlaku adil kepada keluarga termasuk anak dan cucu termaktub jelas dalam Hadits Rasulullah yang artinya: bertakwalah kalian kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak cucu kalian. Hadits tersebut menjadikan dasar keadilan dalam pemberian dan pembagian sebagai tanda ketakwaan seseorang. Imam Ahmad mewajibkan seorang kakek dan nenek berlaku adil kepada anak cucunya dalam pemberian. Makna keadilan dalam pemberian dan pembagian bukan berarti harus sama persis jumlah nominal dan kuantitasnya, melainkan diperbolehkan berbeda menyesuaikan dengan kebutuhan anak dan cucunya, jika tidak ada kebutuhan untuk membedakan maka hal tersebut dilarang. 
Keadilan dalam Islam sifatnya menyeluruh atau syumuliy, sedangkan pembagian sebagaimana yang dibagi oleh filsuf Aristoteles telah diterapkan oleh umat Islam khususnya genarasi pertama. Lebih dari itu, penerapan keadilan dalam Islam berlaku terhadap siapapun meskipun tidak memiliki jasa sebelumnya. Keadilan yang ingin dicapai oleh pemerintah Mesir melalui penerapan waisat wajibah merupakan keadilan kumulatif atau justitia cummulativa, suatu keadilan yang dapat diterima oleh masing-masing orang tanpa memperhatikan jasa orang tersebut. Hal ini terdapat dalam pembagian harta melalui wasiat wajibah yang mana pemberi wasiat yang sifatnya wajibah tidak diperlukan memperhatikan jasa dari anak-cucunya penerima harta wasiat wajibah. 
Berbeda halnya dengan tujuan keadilan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang melalui wasiat wajibah, tercapainya keadilan melalui wasiat wajibah merupakan keadilan distributif atau Justitia Distributiva suatu keadilan yang dapat diterima berdasarkan jasa-jasa atau hak masing-masing. Karena sangat jelas dalam sistem wasiat wajibah di Indonesia diperuntukkan bagi orang tua atau anak angkat yang dianggap selama ini telah banyak memberikan jasa-jasa selama hidupnya. 
Penelitian ini menghasilkan bahwa keadilan kumulatif lebih efektif untuk mencapai satu kesatuan dari keadilan dan kesejahteraan, karena keadilan kumulatif lebih pada nilai-nilai kasih sayang dan kekeluargaan tanpa memperhatikan jasa-jasa sebelumnya. jika dipahami melalui teori mafhum muwafaqah, jika keadilan dalam wasiat dapat tercapai tanpa harus mempertimbangkan jasa-jasa, maka keadilan melalui adanya jasa-jasa yang telah dilakukan lebih dapat tercapai. 
Negara Mesir, melalui undang-undang wasiat wajibah bertujuan untuk mensejahterakan lapisan masyarakat khususnya mereka yang anak-anak yatim dan kaum du’afa, jika dilihat dari pasal-pasal wasiat wajibah Mesir lebih mengutamakan kesejahteraan keluarga yang masih memiliki hubungan nasab jalur keatas atau kebawah. Hakekatnya ia mendahulukan apa yang telah disabdakan Rasulullah dalam sebuah hadits Rasulullah s.a.w bersabda yang artinya: tidaklah seseorang memberikan sesuatu kepada diri dan keluarganya dan ia mengharapkan pahala, kecuali Allah akan memberikan pahala atasnya. Dan mulailah memberi kepada diri sendiri dan kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya. Jika terdapat kelebihan, maka berikanlah kepada kerabat yang paling dekat dan yang paling dekat (H.R. Bukhari). 
Mesir, lebih mengutamakan pembagian harta melalui wasiat wajibah berdasarkan kekuatan hubungan kerabat, berbeda halnya dengan Indonesia yang peneliti melihat lebih mengutamakan berdasarkan kekuatan jasa yang telah ia persembahkan selama hidupnya baik terhadap anak angkat atau orang tua angkat. Hal ini tentu memiliki dasar dan tidak menyalahi ajaran Islam. Penelitian menemukan bahwa dasar dari jasa sehingga ia diutamakan untuk mendapatkan harta wasiat wajibah adalah hadits Rasulullah Dari Abdullah Bin Umar bahwa Rasulullah S.a.w. Bersabda yang artinya: barangsiapa yang melakukan jasa kebaikan, maka berilah balasan padanya. (H.R. Abu Daud). 
Dari hadits tersebut sangat jelas bahwa orang yang telah berjasa pada kita, selayaknya mendapatkan balasan atau pemberian, dan pemberian ini bisa melalui wasiat wajibah. sehingga apa yang dilakukan oleh Negara Mesir melalui undang-undang wasiat wajibah yang lebih mengutamakan kerabat dan Kompilasi Hukum Islam yang cenderung memperhatikan jasa, keduanya sama-sama benar dan memiliki dasar dari Sunnah Rasulullah S.a.w., sehingga terjadinya perbedaan harus menjadikan seseorang saling menghargai dan memahami selama perbedaan tersebut memiliki dasar dan landasan yang tidak bersumber dari hawa nafsu.
Hal yang sama dengan kesejahteraan, Islam datang untuk mensejahterakan umat manusia secara keseluruhan. Tidak hanya kesejahteraan yang bersifat materi, melainkan juga kesejahteraan dan ketenangan hati yang bisa disebut dengan kesejahteraan batin atau ma’nawi. Dan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, contoh kecil dari kesejahteraan hati adalah memberikan motivasi kepada orang-orang disekitar atau anak-anak didik. 
Kesejahteraan dalam hidup merupakan harapan setiap pribadi manusia, Islam sebagai agama penutup sangat memperhatikan kesejahteraan umatnya, hal ini terbukti dengan diwajibkannya zakat, dianjurkannya sadaqah, dibagikannya warisan dan disyariatkannya wasiat dari harta peninggalan, sehingga tidak ada dari manusia yang memonopoli kesejahteraan dan kekayaan ekonomi tanpa mempedulikan orang lain termasuk keluarga, kerabat dan anak angkatnya. Terdapat sebuah Hadits Rasulullah Shalla Alahu ‘Alaihi wa Sallam menyatakan bahwa meninggalkan keluarga dalam keadaan sejahtera dengan perekonomian yang cukup lebih baik dari pada meninggalkan keluarga dalam keadaan meminta-minta pada manusia.    
Berdasarkan hasil penelitian dalam tulisan ini maka dapat diidentifikasi beberapa sisi positif dan negatif regulasi wasiat wajibah dalam implementasinya dalam hukum di Indonesia. 
Sisi positif implementasi regulasi wasiat wajibah : (a) Berdasarkan kajian yuridis maka dapat diketahui bahwa regulasi wasiat wajibah di Indonesia mengandung unsur keadilan merata, dimana dapat dilihat dari tujuan penerapannya adalah memberikan warisan kepada ahli waris yang termahjub oleh ahli waris yang lain. (b) Berdasarkan penelaahan terhadap pasal- pasal yang memuat regulasi wasiat wajibah dalam KHI yang memberi peluang kepada anak dan orang tua angkat mendapatkan bagian dari harta warisan melalui jalan wasiat wajibah, maka dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut mengandung asas personalitas keislaman yang merupakan manifestasi dari keimanan yang diwujudkan dengan memelihara tumbuh kembang anak angkat (termasuk di dalamnya kehidupannya setelah orang tuanya meninggal/hifdz nasl). (c) Pemelihara sisi emosional dan sosial yang memang dijunjung tinggi dalam penetapan hukum di Indonesia. Dimana tujuan diadakannya suatu hukum adalah untuk kemashlahatan umat manusia.
Sisi negatif implementasi regulasi wasiat wajibah : (a) Dilihat dari segi dasar hukum maka ketentuan wasiat wajibah masih bersifat konseptual dan belum ada ketentuan perundang-undangan khusus yang membahas perihal wasiat wajibah. Sehingga kekuatan hukum dari wasiat wajibah masih memiliki celah yang sangat luas untuk terjadi penyelewengan. (b) Ketentuan hukum bersifat tentatif dan terbatas hanya kepada orang tua dan anak angkat saja, menjadikan peluang untuk memperoleh bagian waris bagi ahli waris lain selain yang telah ditentukan otomatis tidak ada. (c) Belum adanya regulasi khusus yang membahas tentang pelaksanaan wasiat wajibah pasca ditetapkan akan menimbulkan ketidak pastian hukum.
Kesimpulan
Dari kajian ini, lembaga wasiat wajibah dikenal dalam sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia melalui ketentuan di dalam KHI. Sebagai salah satu bentuk peraturan tertulis dalam bidang kewarisan, KHI merupakan aturan yuridis formal dengan karakteristik tersendiri karena diformalkan dalam instrumen Instruksi Presiden. 
Wasiat wajibah diberlakukan tanpa harus mendapat izin dari pihak penerima harta waris, dan peraturan Negara Mesir telah mewajibkannya sebagaimana kewajiban membagikan harta waris. Tanggal 24 Juni 1946 diresmikan Undang-undang wasiat wajibah nomor 71 tahun 1946 dan disebarkan melalui media surat kabar Waqa’i al-Mishriyyah Vol, 65 pada hari senin tanggal 2 Sya’ban 1365/ Juli 1946 dan wajib diberlakukan satu bulan setelah di edarkan. Sehingga pada awal agustus 1946 undang-undang ini telah berjalan sebagaimana mestinya. Ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang wasiat kepada kerabat yang tidak mendapat jatah hak waris. Mayoritas ulama menghukumi bahwa ayat wasiat yang termaktub dalam surat al-Baqarah ayat 18 menunjukkan anjuran sunnah tidak menunjukkan pada kewajiban wasiat. Sedangkan sebagian ulama fikih lainnya menyatakan wasiat hukumnya wajib bagi kerabat yang tidak mendapatkan hak waris dan ini merupakan pendapat mayoritas para ulama ahli fikih di zaman tabi’in dan diikuti generasi setelahnya dari ulama mazhab fikih dan hadits. Salah satu dar  mereka adalah Sa’id bin Musayyab, Hasan al-Basri, Thawus, Imam Ahmad Bin Hanbal, at-Thabari, Daud al-Zahiri, Ishaq dan Ibn Hazm. 
Keadilan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang melalui wasiat wajibah, tercapainya keadilan melalui wasiat wajibah merupakan keadilan distributif atau Justitia Distributiva. Keadilan yang ingin dicapai oleh pemerintah Mesir melalui penerapan waisat wajibah merupakan keadilan kumulatif atau justitia cummulativ. Hasil penelitian, keadilan kumulatif lebih efektif untuk mencapai satu kesatuan dari keadilan dan kesejahteraan, karena keadilan kumulatif lebih pada nilai-nilai kasih sayang dan kekeluargaan tanpa memperhatikan jasa-jasa sebelumnya. jika dipahami melalui teori mafhum muwafaqah maka jika keadilan dalam wasiat dapat tercapai tanpa harus mempertimbangkan jasa-jasa, maka keadilan memalui adanya jasa-jasa yang telah dilakukan lebih dapat tercapai.
Daftar Pustaka
Abu, Zahroh. Syarah Qanul al-Washiyah. 2 ed. Mesir: Maktabah al-Asyjar al-Misriyah, 1950.
Adam, Lukmanto, dan Abdul Chalim Munsharif. “Tinjauan Hukum dan Akibatnya Tanpa Akta Notaris ditinjau dari KHI dan KUH Perdata.” Jurnal Akta, no. 4 (2017): 31.
Ahmad Mamduh, Sa’ad. “at-Taswiyah Baina al-Awladi wa al-Aqarib fi al-Athaya wa al-Hibat.” Majallah Dar al-Ifta’ Mesir 1, no. 2 (2010): 164.
Ali, Fakhr. “fatawa al-Nas.” Qanun al-WAshiyah al-Wajibah. Mesir: el-Nas, 2015. www.elnas.tv.
Ali, Jum’ah. “Azhar Tv.” Tafsir al-Qur’an al-Karim. Azhar Tv, 2017.
Burgerlijk, Wetboek. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (t.t.).
Eko, Setiawan. “Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Kajian Normatif Yuridis.” Muslim Heritage, 1, no. 21 (April 2017): 61.
Ibn Hajar, al-Asqalani. Fathul Bari Syarh Shoheh al-Bukhari. 15 vol. Riyadh: Dar al-Salam, 2000.
Ibn Munzir. al-Ijma’. Mesir: Dar al-Muslim, t.t.
Inpres. Kompilasi Hukum Islam, 185 § (t.t.).
Jensen, Klaus B, dan Nicholas W Jankowski. Handbook of Qualitative Methodology for Mass Communication Research. New York; Florence: Routledge Taylor & Francis Group [distributor, 1991.
Khadijah, al-Nabrawi. Ushul al-Fikr al-siyasi wa al-Ijtima’i wa al-Iqtishadi. Kedua. Vol. 1. 4 vol. Mesir: Dar al-Salam, 2008.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2010.
Olsen, Wendy. Data Collection: Key Debates and Methods in Social Research. London, 2016. http://methods.sagepub.com/book/data-collection.
Republik Arab Mesir. Qanun al-Washiyah al-Wajibah, Pub. L. No. 71, 15 (1946).
Riyansayah, Towidjodjo. “Kedudukan Pelaksana Wasiat menurut KUH Perdata.” Lex Crimen 5, no. 6 (Juli 2017): 35.
Rym, Adil. al-Washiyah al-Wajibah (Dirasah Fiqhiyah Muqaranah). 1 vol. Plestina: Jami’ah al-Islamiyah, 2008.
Salkind, Neil. “Encyclopedia of Research Design,” 14 November 2016. https://doi.org/10.4135/9781412961288.
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
Sulaiman, al-Sajistani. Sunan abu Daud. Pertama. 4 vol. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997.
Susanti, Dyah Ochtorina, dan A ’an Efendi. Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Wahbah, az-Zuhaili. al-Washaya wa al-Waqf. Pertama. 1 vol. Damascus: Dar Al-Fikr, 2000. 
Al-Bukhari, Al-adab al-Mufrad, Kairo, Dar el- Hadits, 1996
Zakariya, Bari. al-Ahkam al-Asasiyah li al-Mawarits wa al-Washiyah al-Wajibah fi al-Fiqh wa al-Qanun. 3 ed. Mesir: Dar al-Syabab, 1980. 
http://www.dar-alifta.org/
ttps://www.youm7.com/
Amruzi, Fahmi ,Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta:Aswaja Pressindo,2014.
Ansary, Hukum Waris Islam dalam Teori dan Praktik, Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2013
Bakar , Yasa Abu, Wasiat Wajibah dan Anak Angkat, Bandung:Mimbar Hukum,1996
Bisri, Cik Hasan , KHI dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta:Wacana Ilmu,1999
Budiono, Eko, Wasiat Wajibah Menurut Berbagai Referensi Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia, (Jakarta:Yayasan AL-Hikmah, 2004
Buku II Bab V Pasal 194-209 Kompilasi Hukum Islam
Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta:Kencana, 2001
Hadikusuma , Hilman, Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti,1991
Harahap , M.Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta,Sinar Grafika,2001.
Hartini dan Zulkarnain Harahap, Pengaruh Kompilasi Hukum Islam dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan Pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta, Mimbar Hukum No 35
Hartini, Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Mimbar Hukum No 37 Tahun II,2001.
Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 
Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2014
As-Sajistani, Sunan Abi Daud, Kairo, Dar el-Hadits, 1990. Vol. 3
Muhibbin M., Problematika Hukum Kwarisan Islam Kontemporer di Indonesia, Jakarta:Kemenag RI,2012
Nugraheni, Destri Budi Haniah Ilhami dn Zulkarnain Harahab, Pengaturan  dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia, Mimbar Huum Volume22 Nomor 2 Juni 2010.
Siddiq . Abdullah, Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di seluruh Dunia Islam, Jakarta:Penerbit Wijaya, 1984.
Syarifudin, Amir Hukum Kewarisan Islam, Jakarta:Kencana,2004.
Wahyudi ,M. Isna, Keadilan Konsep Ahli Waris Pengganti, Artikel Badilag.net